Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu gelombang protes besar dari masyarakat. Bahkan, pernyataannya yang menantang puluhan ribu warga untuk turun ke jalan semakin memperkeruh suasana. Kini, setelah gelombang kritik tak terbendung, Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Kenaikan PBB yang Memicu Amarah
Kebijakan kenaikan PBB tersebut awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai berbagai program pembangunan. Namun, besaran kenaikan yang dinilai terlalu tinggi membuat warga keberatan. Banyak yang mengeluhkan beban pajak baru ini, terutama mereka yang kondisi ekonominya belum stabil.
Tantangan yang Memanaskan Suasana
Kontroversi semakin membesar setelah Sudewo mengeluarkan pernyataan menantang 50.000 warga untuk berdemo jika memang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Pernyataan ini menuai kecaman dari berbagai pihak, baik tokoh masyarakat maupun warganet, yang menilai sikap itu arogan dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijak.
Gelombang Protes dari Warga
Menanggapi tantangan itu, ribuan warga mulai bersuara di media sosial dan sebagian berencana menggelar aksi turun ke jalan. Kritik juga datang dari para tokoh lokal yang meminta pemerintah daerah mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut demi menghindari ketegangan sosial yang lebih besar.
Permintaan Maaf dan Klarifikasi
Setelah tekanan publik semakin kuat, Sudewo akhirnya memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa kata-katanya telah menyinggung perasaan warga dan berjanji akan meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB tersebut.
Menurutnya, maksud awal dari pernyataan itu adalah mengajak warga untuk berdialog, namun disampaikan dengan cara yang kurang tepat.
Pelajaran bagi Pemerintahan Daerah
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemimpin daerah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dan memilih kata-kata saat berkomunikasi dengan masyarakat. Keterbukaan, empati, dan dialog konstruktif menjadi kunci menjaga hubungan baik antara pemerintah dan warga.
