Kasus judi online yang tengah disidangkan dengan melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta kembali menjadi sorotan publik, usai munculnya nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam dokumen dakwaan yang dibacakan di pengadilan. Meski belum menyentuh status hukum terhadap sang menteri, kemunculan namanya telah menimbulkan beragam spekulasi dan tekanan publik yang cukup besar.
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Budi Arie disebut dalam konteks komunikasi dan dugaan keterkaitan dengan pengendalian platform yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Meski peran yang disebut masih belum jelas, kemunculan nama pejabat selevel menteri dalam kasus besar seperti ini tentu tak bisa dianggap sepele.
Respons Tegas dari Pihak Istana
Menanggapi kegaduhan yang muncul di masyarakat, pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mengintervensi.
“Presiden tidak akan melindungi siapapun jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk pejabat sekalipun. Nama yang disebut dalam dakwaan tidak serta-merta berarti bersalah. Semua harus dibuktikan di pengadilan,” ujar perwakilan Istana dalam keterangan pers di Jakarta.
Pernyataan ini sekaligus untuk meredam berbagai tudingan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengabaikan kasus tersebut demi melindungi orang dalam kabinet.
Budi Arie Beri Penjelasan Singkat
Sementara itu, Budi Arie sendiri akhirnya memberikan penjelasan singkat kepada awak media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik perjudian online dan menyatakan siap mengikuti proses hukum apabila diperlukan.
“Saya tidak tahu-menahu soal itu. Jika ada panggilan dari pihak berwenang, tentu saya akan kooperatif. Saya percaya ini akan terang pada waktunya,” katanya.
Pernyataan ini seolah menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan pengabaian terhadap maraknya platform judi online di Indonesia, yang ironisnya justru seharusnya berada di bawah pengawasan Kominfo.
Pengawasan Publik Semakin Kuat
Munculnya nama Budi Arie dalam kasus ini mempertegas bahwa isu pemberantasan judi online kini menjadi perhatian serius masyarakat. Netizen ramai-ramai menuntut transparansi dan integritas dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
Di sisi lain, pengamat politik menilai bahwa kasus ini bisa menjadi ujian besar bagi pemerintahan Jokowi di penghujung masa jabatannya. Keterlibatan pejabat tinggi dalam isu sensitif seperti judi daring bisa berdampak luas terhadap kepercayaan publik, terlebih di tengah gencarnya kampanye digitalisasi dan perlindungan ruang siber oleh negara.
Kasus judi online Kominfo telah membawa dinamika baru dalam hubungan antara publik dan pemerintah. Munculnya nama Budi Arie dalam dakwaan menambah tekanan pada kabinet untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik ilegal yang merusak generasi muda dan merugikan negara.
Respons dari Istana menjadi langkah awal untuk menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Namun publik tentu masih menunggu pembuktian nyata bahwa proses hukum berjalan adil dan tanpa kompromi—tak peduli siapa yang terlibat.
