Dalam suasana politik yang semakin dinamis menjelang Pilkada Serentak, Mahfud MD kembali mengingatkan pentingnya integritas bagi para kepala daerah, khususnya mereka yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyampaikan pesannya secara lugas: “Jangan biarkan kepala daerah PDIP tergelincir ke jurang korupsi.”
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kepala daerah dari berbagai partai, termasuk PDIP, terseret dalam kasus korupsi yang menggerus kepercayaan publik. Mahfud, sebagai tokoh hukum dan politik nasional, menilai bahwa partai politik harus lebih aktif dalam mengawal moralitas kadernya, bukan sekadar memenangkan kontestasi elektoral.
Korupsi: Ancaman Nyata Bagi Demokrasi Lokal
Mahfud menyebut bahwa korupsi di level daerah sering kali lebih merusak karena langsung berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan. Ia menyoroti bahwa sebagian besar kepala daerah yang terjerat kasus suap atau gratifikasi, melakukannya karena kombinasi antara tekanan politik, gaya hidup mewah, dan minimnya pengawasan internal partai.
“Jangan sampai kader-kader PDIP yang mendapat kepercayaan rakyat malah mencederai demokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Mahfud.
PDIP Diminta Perkuat Mekanisme Pengawasan Internal
Dalam pesannya, Mahfud juga mendorong PDIP agar memperketat proses seleksi dan pembinaan terhadap calon kepala daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan elektoral tidak cukup jika tidak dibarengi dengan komitmen etik dan integritas.
Menurutnya, partai besar seperti PDIP memiliki peran strategis untuk menjadi contoh dalam membentuk kepala daerah yang bersih dan profesional. “Jangan hanya dilihat seberapa kuat mereka menang, tapi lihat juga rekam jejaknya dan potensi penyalahgunaan kekuasaan,” lanjut Mahfud.
Momentum Pembenahan Jelang Pilkada
Pilkada yang akan datang menjadi ujian besar bagi partai politik, termasuk PDIP. Mahfud menilai, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai antikorupsi, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan konkret—seperti komitmen kontrak politik bersih bagi calon kepala daerah, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Mahfud menambahkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan kritis. Mereka tidak lagi hanya memilih berdasarkan popularitas, tetapi juga melihat integritas dan rekam jejak calon pemimpin.
Menjaga Amanah Rakyat
Pernyataan Mahfud MD adalah alarm moral yang seharusnya menjadi renungan bagi seluruh aktor politik, tidak hanya di PDIP. Menjadi kepala daerah bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal amanah besar untuk melayani rakyat dan membangun daerah secara bersih dan berkelanjutan.
“Kepala daerah harus menjadi teladan, bukan jebakan,” pungkas Mahfud, dalam pernyataan yang sarat makna.
